Organisasi kementerian negara Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Organisasi kementerian negara adalah bagan struktur organisasi pada kantor kementerian baik untuk kantor kementerian koordinator maupun kementerian dalam pemerintah Indonesia dan yang terakhir secara umum terdiri atas Menteri sebagai pemimpin dan dibantu sekretariat jenderal yang mempunyai beberapa biro, bagian dan subbagian kemudian kantor direktorat jenderal yang mempunyai beberapa kantor direktorat, bagian dan subbagian dipimpin oleh seorang Direktur jenderal sebagai pelaksana sedangkan pengawas dilakukan oleh kantor inspektorat jenderal yang mempunyai beberapa inspektorat, bagian, subbagian dan auditor dipimpin oleh seorang Inspektorat jenderal, Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dengan melalui Sekretaris jenderal. ^[1]

Struktur organisasi

Berikut dibawah ini organisasi kementerian pada masing-masing kementerian ;^[1]

Kementerian koordinator

Unsur Pemimpin

Menteri koordinator berkedudukan sebagai pemimpin pada kantor Kementerian koordinator

Unsur Pembantu Pemimpin

Sekretaris jenderal yang memimpin Sekretariat kementerian koordinator terdiri atas paling banyak tiga biro

Biro mempunyai paling banyak lima bagian
bagian terdiri atas paling banyak tiga subbagian

Unsur Pelaksana

Deputi pada kantor Kementerian koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator akan tetapi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator sebagai pelaksana tugas-tugas dari Menteri Koordinator

Deputi membawahi paling banyak lima asisten deputi
Asisten deputi membawahi atas paling banyak empat bidang
Bidang membawahi terdiri atas dua subbidang

Unsur Pengawas

Inspektur yang memimpin kantor Inspektorat pada kantor Kementerian koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator bertugas melaksanakan pengawasan kedalam di lingkungan kantor Kementerian Koordinator.

Staf ahli

Menteri Koordinator dibantu oleh paling banyak tujuh staf ahli.

Kementerian

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945

Unsur Pemimpin

Menteri berkedudukan sebagai pemimpin pada kantor Kementerian.
Wakil Menteri membantu tugas Menteri biasanya hanya 1 kecuali pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Sekretaris jenderal yang memimpin sekretariat jenderal terdiri paling banyak lima biro.

Masing-masing biro terdiri banyak empat bagian.
Masing-masing bagian terdiri paling banyak tiga subbagian.

Unsur Pelaksana

Direktur jenderal yang memimpin Direktorat jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, jumlah Direktorat jenderal ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Direktorat jenderal terdiri atas Sekretariat direktorat jenderal paling banyak lima Direktorat.
Sekretariat direktorat jenderal terdiri paling banyak empat bagian, dan bagian terdiri paling banyak tiga subbagian.
Direktorat terdiri paling banyak lima subdirektorat dan satu Subbagian Tata Usaha.
Subdirektorat terdiri atas dua Seksi subdirektorat.

Unsur Pengawas

Inspektorat Jenderal terdiri atas sekretariat inspektorat Jenderal paling banyak mempunyai lima inspektorat
Sekretariat inspektorat jenderal terdiri paling banyak empat bagian inspektorat jenderal dan bagian inspektorat jenderal terdiri atas dua subbagian inspektorat jenderal.

Inspektorat terdiri atas satu subbagian tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional auditor.

Unsur Pendukung

Kepala badan yang memimpin badan terdiri atas sekretariat badan paling banyak empat pusat atau biro
Sekretariat badan terdiri paling banyak empat bagian, dan [[Bagian sekretariat badan kementerian|bagian] terdiri atas paling banyak tiga [[Subbagian sekretariat badan kementerian|subbagian].

Pusat atau biro terdiri atas kelompok jabatan fungsional terdiri atas paling banyak tiga bidang atau bagian masing-masing bidang atau bagian terdiri atas dua subbidang atau subbagian.
Pusatt yang tempat kedudukannya tidak satu lokasi dengan tempat kedudukan sekretariat badan terdiri atas satu subbagian tata usaha atau bagian tata usaha yang terdiri atas dua subbagian dan kelompok jabatan fungsional terdiri paling banyak tiga bidang yang masing-masing Bidang terdiri atas dua subbidang.
Kepala pusat yang memimpin pusat di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui sekretaris jenderal terdiri atas bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional terdiri atas paling banyak tiga bidang.

Bagian tata usaha terdiri paling banyak tiga subbagian.
Bidang terdiri paling banyak tiga subbidang

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

Unsur Pemimpin

Menteri berkedudukan sebagai pemimpin pada kantor Kementerian.
Sekretaris kementerian yang memimpin sekretariat kementerian

Sekretariat kementerian terdiri paling banyak tiga biro.
Biro terdiri paling banyak empat bagian
Bagian terdiri paling banyak tiga subbagian.
Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Unsur Pelaksana

Deputi menteri sebagai pemimpin asisten deputi.

Jumlah deputi kementerian ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
Deputi kementerian terdiri atas paling banyak lima asisten deputi.
Asisten deputi terdiri paling banyak empat bidang dan masing-masing bidang terdiri atas dua subbidang.

Unsur Pengawas

Inspektur yang memimpin kantor Inspektorat pada kantor Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Kementerian bertugas melaksanakan pengawasan kedalam di lingkungan kantor kementerian.

Inspektorat Kementerian terdiri atas satu Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional auditor.

Staf Ahli

Menteri dibantu oleh paling banyak lima staf ahli.

Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris kementerian.

Referensi

1. ^ ^a ^b Peraturan Presiden tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian negara

Kabinet Indonesia Bersatu II

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI untuk periode kedua, 2009 - 2014, pada 20 Oktober 2009. Bersama Wakil Presiden Boediono, Presiden SBY diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR-RI. Sehari kemudian, 21 Oktober 2009, Presiden SBY mengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai `Kabinet Indonesia Bersatu II`. Sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian tetap 34, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara.

Pada 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan reshuffle kabinet. Para menteri baru tersebut dilantik pada 19 Oktober 2011. Terdapat tujuh wajah baru di jajaran kementerian. Tidak semuanya baru sama sekali karena ada beberapa yang bergeser posisi. Lalu, ada penambahan fungsi pada dua kementerian sehingga nama lembaganya pun berubah. Keduanya adalah Kementerian Pendidikan Nasional yang kini menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu II selengkapnya:


Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia www.presidenri.go.id		Prof. Dr. Budiono, M.Ec Wakil Presiden Republik Indonesia www.wapresri.go.id



Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan www.polkam.go.id	Ir. Muhammad Hatta Rajasa Menteri Koordinator Perekonomian www.ekon.go.id	dr. H. R. Agung Laksono Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat www.menkokesra.go.id


Sudi Silalahi Menteri Sekretaris Negara www.setneg.go.id		Gamawan Fauzi, S.H., M.M. Menteri Dalam Negeri www.depdagri.go.id


DR. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, B.Sc., M.Phil. Menteri Luar Negeri www.deplu.go.id	EE Mangindaan,SIP Menteri Perhubungan www.dephub.go.id	Prof. DR. Ir. Mohammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan www.kemdiknas.go.id


Prof. DR. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc. Menteri Pertahanan www.kemhan.go.id	Ir. Mohamad S. Hidayat Menteri Perindustrian kemenperin.go.id	DR. H. Salim Segaf Al-Jufri, M.A. Menteri Sosial www.kemsos.go.id


Amir Syamsudin Menteri Hukum dan HAM www.kemenkumham.go.id	Gita Wirjawan Menteri Perdagangan www.kemendag.go.id	Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si Menteri Agama www.kemenag.go.id


Ir. H. Tifatul Sembiring Menteri Komunikasi dan Informatika www.depkominfo.go.id	Ir. H Suswono, MMA. Menteri Pertanian www.deptan.go.id	Dr. Mari E. Pangestu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif www.budpar.go.id


Basrief Arief Jaksa Agung www.kejaksaan.go.id	Zulkifli Hasan, S.E., M.M. Menteri Kehutanan www.dephut.go.id	Balthazar Kambuaya Menteri Negara Lingkungan Hidup www.menlh.go.id


Agus D.W. Martowardojo Menteri Keuangan www.depkeu.go.id	Ir. Jero Wacik, SE Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral www.esdm.go.id	Linda Amalia Sari, S.IP. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak www.menegpp.go.id


Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH Menteri Kesehatan www.depkes.go.id	Syarif Cicip Sutardjo Menteri Kelautan dan Perikanan www.kkp.go.id	Azwar Abubakar Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. www.menpan.go.id


Ir. H. Ahmad Helmy Faishal Zaini Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal www.kemenegpdt.go.id	Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi www.depnakertrans.go.id/	Djan Faridz Menteri Negara Perumahan Rakyat www.kemenpera.go.id


DR. Sjarifuddin Hasan, M.M., MBA. Menteri Negara Koperasi dan UKM www.depkop.go.id	Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE. Menteri Pekerjaan Umum www.pu.go.id	Roy Suryo Notodiprojo Menteri Negara Pemuda dan Olahraga www.kemenpora.go.id


Dahlan Iskan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara http://www.bumn.go.id	Prof. DR. Armida Salsiah Alisjahbana Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS www.bappenas.go.id	Prof.Dr.Ir. H. Gusti Muhammad Hatta Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT www.ristek.go.id